Dukung Tolak Kenaikan Harga BBM Subsidi, F-PKS DPR ‘Walk Out’ dari Paripurna

JAKARTA - Menanggapi kebijakan pemerintah Indonesia yang akan menaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi per Sabtu (3/9/2022), Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) DPR RI menyatakan penolakan kebijakan tersebut dengan walk out dari Rapat Paripurna. Pasalnya, berdasarkan aspirasi rakyat Indonesia, F-PKS DPR RI menekankan kenaikan harga BBM bersubsidi akan memberatkan hajat hidup rakyat Indonesia.

 

Baca juga: Kades Gelaman Sanrawi ; Salah Satu Fokus Tahun ini Pada Penerangan di Songlor

Demikian pernyataan tersebut disampaikan oleh Anggota F-PKS DPR RI Mulyanto yang mewakili F-PKS DPR RI dalam Rapat Rapat Paripurna DPR RI ke-4 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2022-2023 dengan agenda Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan atas RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN TA 2021 di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (6/9/2022).

 

Baca juga: Mulyanto Desak Pemerintah Tambah Subsidi Solar dalam APBN 2023

“Kami ingin menyampaikan aspirasi masyarakat melalui PKS. Dengan ini, kami menyatakan bahwa Fraksi PKS menolak kenaikan harga BBM bersubsidi karena ini jelas-jelas memberatkan masyarakat. Hari ini, di depan demo yang dilaksanakan oleh masyarakat, kami mendukung penolakan ini. Karenanya, dengan ini, kami, Fraksi PKS menyatakan walk out dari forum (Rapat Paripurna) ini, ” ucap Mulyanto.

 

Baca juga: Aplikasi MyPertamina, Upaya Pembelian BBM Tepat Sasaran

Diketahui, Presiden Joko Widodo mengumumkan kepada rakyat Indonesia bahwa Pemerintah Indonesia akan menetapkan kenaikan harga BBM bersubsidi pada per Sabtu (3/9/2022). Ia menerangkan keputusan ini diambil sebagai pilihan terakhir pemerintah. Rencananya, Presiden Jokowi menjelaskan subsidi BBM akan mengalami penyesuaian. Di mana, sebagian subsidi BBM akan dialihkan untuk bantuan yang lebih tepat sasaran.

 

Baca juga: Pasang Lampu PJU Melalui CSR BRK, Jadikan Kota Terang Benderang

Oleh sebab itu, F-PKS DPR RI menolak kebijakan tersebut karena akan menurunkan daya beli rakyat Indonesia di tengah pemulihan akibat pandemi Covid-19. Ditambah lagi, F-PKS DPR RI juga menilai kenaikan BBM bersubsidi bukan kebijakan yang bijaksana pada saat rakyat Indonesia terpukul akibat imbas kenaikan harga minyak goreng dan pangan beberapa waktu lalu. (ts/sf)