UU Cipta Kerja, Pengamat : Sebagai Instrumen Penyempurnaan Bagi Perekonomian Indonesia

JAKARTA - Analis Taiwan-Indonesia Trade Association (TITA), Tulus J.Maha, MBA menilai bahwa pengesahan UU Cipta kerja sebagai salah satu perwujudan nyata pemerintah melakukan pencegahan terjadinya dampak ketidakpastian global terhadap Indonesia. 

Tulus mengungkapkan bahwa kondisi perekonomian global saat ini memicu berbagai tantangan ekonomi. Sehingga pengesahaan UU Cipta kerja berfungsi sebagai instrumen penyempurnaan bagi perekonomian Indonesia. 

Baca juga: Inilah Empat Besar Parpol Hasil Survey CISA : PDIP, Demokrat, Golkar Disusul Gerindra

”Pada titik inilah pemerintah mengambil langkah strategis melalui disahkannya UU Cipta kerja sebagai payung hukum agar bagaimana Indonesia bisa mampu menghadapi berbagai tantangan dan ancaman ketidakpastian ekonomi global saat ini, ” ujar Tulus melalui zoom, Senin (10/04/2023).

Salah satu pendorong untuk penciptaan lapangan pekerjaan adalah dengan peningkatan masuknya investor ke dalam negeri. Sehingga menurutnya UU Cipta Kerja berperan untuk mendorong penciptaan lapangan pekerjaan. 

Baca juga: Tony Rosyid: Bicara Prestasi, Anies Capres yang Diunggulkan

Dia menjelaskan, indeks kemudahan berinvestasi di Indonesia yang masih harus ditingkatkan adalah alasan mendasar mengapa implementasi UU Cipta Kerja ini menjadi penting bagi ekonomi Indonesia.

“Bahwa UU Cipta Kerja ini memberikan kepastian hukum dan kepercayaan dalam kemudahan berusaha, yang akan mengundang banyaknya investor masuk untuk menanamkan modalnya. Sehingga penciptaan lapangan kerja akan meningkat dengan baik, ” pungkasnya. 

Baca juga: Gelar Pelatihan Kader, Ketua DPD PAN Luwu Utara : Agar Mereka Paham Tujuan Perjuangan

Tulus menambahkan, UU Cipta Kerja Ini mengakomodir kemudahan perizinan usaha yang akan menciptakan peluang untuk semakin berkembangnya UMKM sebagai pondasi ekonomi nasional. 

“Berbagai kemudahan yang diberikan untuk masyarakat seperti kemudahan perizinan, pembentukan badan usaha, stimulus dan kemudahan bagi UMKM, serta yang paling penting adalah percepatan proses sertifikasi halal yang menjadi bagian penting bagi dunia usaha di Indonesia, ” ungkap Tulus. 

Baca juga: KPU Luwu Utara Gelar Sosialisasi JDIH

Terkait dinamika pro dan kontra yang terjadi di masyarakat, dirinya memandang bahwa perbedaan pendapat adalah hal yang wajar dalam negara demokrasi.

Sosialisasi secara komprehensif menurutnya penting agar seluruh lapisan masyarakat dapat memahami secara mendalam terkait UU Cipta Kerja secara kontekstual dan tidak hanya sekedar tekstual.

Baca juga: Melalui Virtual, Pengurus DPD dan DPC Partai Amanat Nasional Ikuti Latihan Kader Amanat Dasar (LKAD)

“Karena penting oleh seluruh lapisan masyarakat memahami bahwa UU Cipta Kerja ini berorientasi bagi kesejahteraan Indonesia, ” tutupnya. ***